BANDA ACEH – Ucapan selamat atas nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang dikabarkan menerima Pimred Award dari Forum Pemimpin Redaksi, mewarnai halaman-halaman media cetak dan laman online dalam beberapa hari terakhir. Berbagai pihak berlomba memasang banner ucapan, lengkap dengan foto sang gubernur dan kalimat apresiasi penuh sanjungan.
Namun di balik riuhnya pujian itu, satu pertanyaan krusial terus menggema: mana bukti bahwa penghargaan itu benar-benar diterima?
“Kalau Muzakir Manaf selaku gubernur mendapat penghargaan tersebut, di mana wujudnya? Mana fotonya?” tanya seorang jurnalis senior yang enggan disebut namanya, Selasa (30/7/2025), saat ditemui wartawan media ini di Banda Aceh. Ia mempertanyakan keabsahan klaim tersebut karena tak satu pun dokumentasi resmi dipublikasikan, baik dari pihak penerima maupun Pemerintah Aceh.
Biasanya, kata dia, setiap penghargaan yang diterima oleh seorang gubernur—terlebih di level nasional—akan dihadiri langsung atau setidaknya diwakili oleh pejabat tinggi pemerintahan. “Minimal Sekda-lah. Kemana para pejabat itu? Kok seperti angin lalu saja. Padahal ini disebut-sebut penghargaan nasional, bukan dari media cilet-cilet alias asal-asalan,” kritiknya tajam.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Aceh sempat merilis informasi bahwa Gubernur Aceh mendapatkan penghargaan dari Forum Pimred dalam rangka HUT ke-2 forum tersebut. Forum itu sendiri dikenal sebagai organisasi elit yang beranggotakan para pemimpin redaksi dari berbagai media arus utama di Indonesia.
Namun, sampai kini belum ada satu pun foto, piagam, atau cuplikan video yang menunjukkan kehadiran Mualem atau wakil resmi Pemerintah Aceh dalam acara tersebut. Nama Muzakir Manaf juga tidak tampak disebut dalam peliputan media nasional yang meliput langsung perhelatan Forum Pimred itu.
"Kan tak ada foto Mualem di situ," ujar jurnalis itu sambil menunjukkan tayangan video acara yang telah beredar luas di platform daring. Menurutnya, jika benar ada penghargaan, maka seharusnya informasi seperti lokasi acara, daftar penerima, dan dokumentasi fisik bisa diakses dengan mudah.
Kekosongan bukti ini memicu kecurigaan bahwa penghargaan tersebut mungkin hanya sekadar narasi pencitraan, apalagi di tahun pertama masa jabatan sang gubernur. “Masyarakat tentu berharap ada keteladanan dalam transparansi. Kalau memang betul menerima penghargaan, ya tampilkan buktinya. Jangan malah bikin gaduh dengan klaim yang tak bisa diverifikasi,” tambahnya.
Wartawan media ini juga telah mencoba menghubungi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh untuk mengonfirmasi kehadiran atau penyerahan penghargaan tersebut, namun hingga laporan ini ditulis, belum ada tanggapan yang diberikan secara resmi.
Sementara itu, poster-poster ucapan selamat terus beredar, seolah penghargaan tersebut telah benar-benar ada dan diberikan. Namun publik—yang kini semakin kritis—tak lagi mudah diyakinkan hanya dengan rangkaian kata manis tanpa bukti. Mereka menunggu kejelasan. Sebab kebenaran dalam ruang publik tak cukup hanya dengan ucapan, tapi perlu dibuktikan. (DHL)
.jpeg)
.jpeg)
