Kabarposnew.co.id - Belakangan ini, masyarakat Pidie Jaya dikejutkan oleh viralnya kasus perundungan siswa yang terjadi di salah satu sekolah di Kecamatan Bandar Dua Pidie Jaya. Insiden tersebut tidak hanya menyita perhatian publik karena kekerasan psikologis yang dialami korban, tetapi juga menimbulkan kegaduhan baru akibat pernyataan yang diposting oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) melalui media sosial. Postingan tersebut dinilai sebagian masyarakat sebagai tidak sensitif, bahkan terkesan menyudutkan pihak siswa.
Dalam situasi di mana empati dan ketegasan sangat dibutuhkan, pejabat publik semestinya menjadi contoh dalam bersikap bijak. Namun, ketika seorang Plt Sekda yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, malah memberikan pernyataan yang memperkeruh suasana, hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelayakan dan integritas pejabat tersebut. Tindakan seperti ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sebagai pemimpin tertinggi di kabupaten, Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa setiap pejabat di lingkup pemerintahannya bertindak sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan yang etis, berempati, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam hal ini, diperlukan langkah konkret berupa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan etika Plt Sekda.
Evaluasi ini bukan semata-mata untuk menjatuhkan seseorang, tetapi sebagai bentuk penegasan bahwa pemerintah kabupaten tidak akan mentoleransi pernyataan atau sikap pejabat yang bertolak belakang dengan semangat perlindungan anak dan keadilan sosial. Selain itu, langkah evaluasi juga penting untuk memulihkan kepercayaan publik serta menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar berpihak kepada korban dan berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.
Kasus ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bahwa jabatan publik bukan hanya soal kapasitas teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dalam menyikapi persoalan sosial. Ketika seorang pejabat tidak mampu menunjukkan empati dan tanggung jawab moral, maka sudah selayaknya posisinya dipertimbangkan ulang.
Sudah saatnya Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya menunjukkan ketegasan dalam menata birokrasi yang bersih, profesional, dan berkeadilan. Karena kepercayaan publik dibangun, salah satunya, melalui keberanian untuk melakukan koreksi internal, termasuk terhadap orang-orang terdekat dalam pemerintahan sendiri.
Sementara Plt Sekda Pidie Jaya yang sebelumnya juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda dan juga Assisten Administrasi Umum, menyatakan bahwa pada saat beliau memposting foto siswa pelaku perundungan tersebut belum diketahui dari mana kasus tersebut, setelah ada informasi jelas saya hapus.
Sama halnya jika ada yang kecelakankecelakan, agar cepat diketahui publik, postingan tersebut kalau dipolitisir pasti akan dianggap salah.
Medsos menjadi media untuk segera diselesaikan, itu yg harus dilakukan, hal yang mungkin, kalau rencana baik dianggab salah, coba lihat di group whatsapp, sedangkankan saya ingin mencari solusi, anak siapa, kita panggil ortunya, kepala sekolah dan pihak-pihak yang mungkin dapat menyelesaikannnya, terangnya mantan kepala dinas pendidikan Pidie Jaya.(*)
Editor : Redaksi
