Melihat begitu besarnya potensi kota-kota yang kian tumbuh menuju kota maju, Muhammad Mairiska Putra yang sering Mengamati berbagai Kebijakan Publik pun ikut berkomentar perihal tersebut.
Menurutnya dari berbagai literasi yang telah ia telaah bahwa kota maju itu ialah kota yang peran partisipatif publiknya begitu aktif dan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah kian hidup di telinga masyarakat dan pemerintah.
"Di berbagai kota-kota maju kita sering menemukan adanya ruang kontrol sosial yang hidup bersama masyarakat dalam memberi kritik dan saran kepada pemerintah agar roda program kerja dapat bernilai maksimal," papar Putra.
Di kota yang betulan maju sana kita sebut saja di kota New York dengan pelayanan NYC 311 yang memungkinkan masyarakat melapor dan mengkritik perihal jalan rusak, sampah, pelanggaran bangunan, bahkan layanan publik lambat pun masyarakat bisa langsung memberi kritik dan masukan di siaran tersebut.
Di Singapura misalnya bisa juga dikita jadikan contoh melalui aplikasi OneService APP masyarakat secara langsung mengkritik pemerintah dengan memberi laporan-laporan disana dengan harapan pemerintah dapat berperan cepat mencarikan solusi-solusi yang terbaik.
"Masih banyak kota-kota maju lainnya yang pernah partisipasi publik begitu nyata dalam mendorong hadirnya kebijakan pemerintah produktif di kota-kota yang betulan maju," lanjut Putra.
Di kota maju justru pemerintah nya yang memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan kritik secara langsung dengan tujuan:
1. Kritik terdokumentasi → tidak bisa diabaikan begitu saja
2. Ada jejak digital → bisa diaudit
3. Transparansi publik → mencegah manipulasi data
4. Pemerintah dinilai dari respons, bukan dari pencitraan
"Di kota maju, kritik bukan hanya teriak di media sosial, tapi masuk ke sistem dan memaksa respons administratif secara nyata oleh Pemerintah," terangnya.
*Dia juga menyoroti kita yang pejabatnya sering di puji dengan pujian berlebihan dan ABS*
"Dikota maju penuh dengan budaya kritik, namun jika di kota yang identik dengan puji-pujian kepada pejabat yang terkadang tanpa ada fakta dan data yang jelas itu terkesan seperti penjilat yang selalu memberi laporan Asal Bapak Senang (ABS)," lanjutnya.
Sikap ABS ini justru yang akan menghancurkan program-program yang akan dirancang kareba pada praktik laporan ABS ini membuat laporan yang terlihat baik di atas kertas, tapi tidak mencerminkan kondisi nyata — tujuannya agar atasan senang, bukan agar masalah terselesaikan.
"Oleh karena itu, semoga saja di kota-kota yang ingin tumbuh maju semoga saja pemimpin nya mambu menumbuhkan daya partisipatif publik sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jika tidak mampu membuat aplikasi sendiri cukuplah dengan pendataan kritik masyarakat di media konvensional, agar pemerintah mendapatkan data-data yang betulan hidup di tengah masyarakat," tutup Putra.











