Kabarposnews.co.id - Pelantikan Munawar Ibrahim sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pidie Jaya pada sore ini mengejutkan banyak kalangan. Di tengah kondisi daerah yang membutuhkan percepatan reformasi birokrasi dan perbaikan layanan publik, pemerintah justru menunjuk sosok yang rekam jejak kinerjanya menimbulkan tanda tanya besar.
Saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Munawar Ibrahim dinilai gagal meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Permasalahan seperti kekurangan tenaga medis, fasilitas minim, dan buruknya distribusi layanan masih terus terjadi. Bahkan, beberapa program kesehatan strategis berjalan tanpa arah yang jelas. Harapan masyarakat terhadap perbaikan kesehatan pupus oleh lemahnya kepemimpinan birokrasi, malah selama menjadi kepala dinas kesehatan kantor dinas saja tidak bisa menganggarkan biaya pengecatan.
Tak lama berselang, beliau diangkat sebagai Kepala Bappeda. Namun lagi-lagi, performa yang ditampilkan tidak menjanjikan. Indikator pembangunan stagnan, visi pembangunan kabupaten seolah kehilangan arah, dan proses perencanaan cenderung administratif tanpa inovasi berarti, serta perencanaan jalan Meureudu tembus ke Geumpang yang menghabiskan anggaran sangat banyak juga hanya mimpi belaka.
Kini, dengan rekam jejak seperti itu, Munawar Ibrahim justru dipromosikan menjadi Sekda, posisi tertinggi dalam struktur birokrasi kabupaten. Ini bukan hanya menyinggung rasa keadilan para ASN yang berintegritas dan kompeten, tapi juga mengirimkan sinyal keliru kepada publik, bahwa kegagalan bukan penghalang untuk naik jabatan.
Pemerintah Pidie Jaya perlu memberikan penjelasan terbuka. Apa indikator yang digunakan dalam menilai kelayakan Munawar Ibrahim? Apakah pertimbangan politik lebih dominan dibandingkan dengan hasil kinerja? Jika proses seleksi jabatan strategis tidak transparan dan tidak berorientasi pada prestasi, maka jangan salahkan publik bila kepercayaan terhadap pemerintah semakin luntur.
Lebih jauh, masyarakat Pidie Jaya menanti langkah konkret dari Sekda baru. Jabatan ini bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi tanggung jawab besar untuk menggerakkan roda pemerintahan, memastikan program tepat sasaran, dan menjamin pelayanan publik yang efisien.
Jika Munawar Ibrahim serius ingin membuktikan dirinya layak, maka inilah saatnya bekerja lebih keras dari siapa pun. Tapi jika tidak, maka sejarah akan mencatat, bahwa kegagalan yang tak pernah dikoreksi akan terus mengulang dirinya dalam bentuk yang lebih berbahaya: birokrasi yang lumpuh oleh kompromi.(*)
Penulis : Miswar
Masyarakat Pidie Jaya
