Tapaktuan, Aceh Selatan, 15 Agustus 2026 — Memperingati 21 tahun perjalanan perdamaian Aceh melalui Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki sekaligus menyambut 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa Aceh Selatan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi santai bersama GERMA Aceh Selatan, DEMA STAI Aceh Selatan, HMPS Poltekkes Kemenkes Aceh Selatan, serta mahasiswa Politeknik Aceh Selatan yang digelar di Tapaktuan, Sabtu (15/8/2026).
Diskusi mengangkat tema “Perhatian Mahasiswa terhadap Otonomi Khusus (Otsus) Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Aceh Selatan.” Forum tersebut menjadi ruang refleksi mahasiswa terhadap perjalanan perdamaian Aceh sekaligus mengevaluasi sejauh mana kebijakan Otsus telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Mahasiswa menilai keberhasilan Otsus tidak semestinya hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan atau tingkat serapan anggaran. Ukuran yang lebih penting adalah dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah pedalaman, terpencil, dan memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan publik.
Pemerataan Pendidikan Masih Menjadi Perhatian
Perwakilan DEMA STAI Aceh Selatan, Mia dan Mutya, menyoroti masih adanya kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan sejumlah kawasan pedalaman.
Wilayah seperti Trumon Timur, termasuk Gampong Krueng Luas, dinilai membutuhkan perhatian lebih serius dalam pembangunan pendidikan.
Mahasiswa menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak cukup hanya melalui pembangunan gedung sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan guru, fasilitas pembelajaran, akses teknologi dan internet, serta kesempatan yang setara bagi anak-anak di seluruh wilayah Aceh Selatan.
«“Pendidikan harus dirasakan secara merata, bukan hanya bagi masyarakat yang berada di pusat kota. Anak-anak di wilayah pedalaman juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Mia.»
Mutya menambahkan, kondisi geografis dan jarak tidak boleh menjadi alasan munculnya kesenjangan pendidikan. Sebaliknya, karakteristik wilayah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan prioritas penggunaan anggaran Otsus.
«“Penguatan kualitas guru, peningkatan sarana pendidikan, perluasan akses internet hingga dukungan bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan perlu mendapat perhatian serius,” ungkapnya.»
Mahasiswa juga mendorong pemerintah membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda dan mahasiswa untuk terlibat dalam evaluasi serta pengawasan pembangunan pendidikan.
Menurut mereka, keterlibatan mahasiswa penting agar kebijakan tidak hanya disusun berdasarkan data administratif, tetapi juga mempertimbangkan persoalan nyata yang ditemukan masyarakat di lapangan.
RS Pratama T. Cut Ali Jadi Sorotan
Selain pendidikan, sektor kesehatan menjadi perhatian utama dalam diskusi.
Wakil Ketua HMPS Poltekkes Kemenkes Aceh Selatan, Atha Maulana, menekankan pentingnya pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan.
Salah satu fasilitas yang menjadi sorotan adalah RS Pratama T. Cut Ali di Kecamatan Kluet Selatan.
Mahasiswa menilai rumah sakit tipe D tersebut memiliki posisi strategis dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kluet Raya, termasuk wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya.
Pembangunan RS Pratama T. Cut Ali disebut menggunakan anggaran lebih dari Rp44 miliar yang bersumber dari APBN 2023 dan diresmikan pada 23 April 2024.
Namun, mahasiswa mengingatkan bahwa pembangunan gedung rumah sakit bukanlah akhir dari persoalan pelayanan kesehatan.
«“Pemerataan kesehatan bukan hanya tentang adanya fasilitas kesehatan, tetapi bagaimana masyarakat di pelosok bisa mendapatkan pelayanan yang sama, cepat, dan berkualitas seperti masyarakat di wilayah perkotaan,” ujar Atha.»
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, kelengkapan fasilitas medis, obat-obatan, sistem rujukan, serta sumber daya manusia yang kompeten.
Keberadaan dana Otsus juga dinilai harus mampu mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan sehingga fasilitas yang telah dibangun dapat beroperasi secara optimal.
«“Jangan sampai fasilitas kesehatan yang dibangun dengan anggaran besar tidak dapat beroperasi secara optimal akibat keterbatasan tenaga kesehatan, sarana pendukung maupun biaya operasional,” ucapnya.»
Kesejahteraan Tenaga Kesehatan Perlu Diperhatikan
Atha juga menyoroti kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kualitas pelayanan publik.
Ia menyinggung pemberitaan pada 2025 mengenai tertundanya pembayaran insentif lebih dari 70 tenaga kesehatan RS Pratama T. Cut Ali selama tiga bulan pada 2024.
Menurut mahasiswa, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Kepastian hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan dinilai memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari pusat perkotaan.
«“Tenaga kesehatan yang bekerja di wilayah terpencil juga membutuhkan dukungan dan kepastian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara maksimal,” sebut Atha.»
Otsus Harus Diukur dari Dampaknya
Diskusi kemudian mengerucut pada pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana Otsus Aceh benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah.
Bagi mahasiswa, 21 tahun MoU Helsinki tidak seharusnya hanya menjadi momentum untuk mengenang perjalanan perdamaian Aceh, tetapi juga menjadi ruang evaluasi terhadap hasil pembangunan selama lebih dari dua dekade.
Hal yang sama berlaku pada momentum 81 tahun Indonesia Merdeka. Kemerdekaan dinilai tidak cukup dimaknai melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat.
Pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang layak menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan pembangunan.
«“Bagi kami, pembangunan kesehatan tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terjangkau. Otsus harus mampu memastikan fasilitas kesehatan yang sudah dibangun dapat berjalan secara optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai ke pelosok Aceh Selatan,” ungkap Atha.»
Mahasiswa Dorong Evaluasi Otsus Lebih Terbuka
Mahasiswa berharap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus memperkuat tata kelola Otsus agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Otsus, menurut mereka, tidak seharusnya hanya berlangsung di ruang pemerintahan. Mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat penerima manfaat perlu dilibatkan secara aktif.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, evaluasi diharapkan tidak berhenti pada angka penyerapan anggaran, tetapi mampu mengukur dampak nyata setiap program terhadap kehidupan masyarakat.
Bagi mahasiswa Aceh Selatan, 21 tahun MoU Helsinki merupakan momentum untuk memperkuat perdamaian melalui pembangunan yang adil. Sementara 81 tahun Indonesia Merdeka harus diwujudkan melalui pemerataan kesempatan dan pelayanan publik.
«“Perdamaian akan semakin bermakna apabila masyarakat merasakan manfaatnya. Karena itu, Otsus harus hadir dalam bentuk pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pembangunan yang benar-benar menyentuh masyarakat hingga ke pelosok Aceh Selatan,” harapnya.»
Diskusi berlangsung dalam suasana santai dan terbuka. Selain menjadi ruang refleksi terhadap perjalanan perdamaian Aceh, forum tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan gagasan sekaligus memperkuat peran generasi muda dalam mengawal pembangunan Aceh Selatan.
.jpeg)
.jpeg)
