BANDA ACEH — Misran, SH, Praktisi Hukum Kantor DSI Law Frim serta mantan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, mengapresiasi penugasan Brigjen TNI Mahesa Fitriadi sebagai Panglima Kodam Iskandar Muda. Penugasan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan TNI dengan masyarakat Aceh serta menjaga keberlanjutan perdamaian di Aceh.
Menurut Misran, pengalaman Bapak Mahesa Fitriadi yang pernah bertugas di Aceh menjadi modal penting untuk memahami karakter sosial, sejarah, dan dinamika masyarakat Tanah Rencong. Namun, memahami Aceh tidak cukup hanya melalui perspektif keamanan, melainkan juga melalui pendekatan kemanusiaan, dialog dengan Ulama, Tokoh Masyarakat dan Akademisi serta penghormatan terhadap kekhususan Aceh merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari keberhasilan kepemimpinan beliau kedepan.
“Penugasan Pangdam baru ini patut kita apresiasi. Kita sangat optimis dan yakin bahwa beliau mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan seluruh elemen masyarakat, mulai dari ulama, tokoh adat, akademisi, mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil,” ujar Misran.
Ia menegaskan bahwa Aceh memiliki sejarah konflik panjang yang melahirkan proses perdamaian melalui MoU Helsinki pada 2005. Karena itu, menjaga perdamaian bukan sekadar tugas aparat keamanan, tetapi tanggung jawab bersama yang membutuhkan kepercayaan antara masyarakat dan negara.
Misran juga mengingatkan bahwa tantangan Aceh saat ini tidak hanya berkaitan dengan stabilitas keamanan, tetapi mencakup persoalan kemiskinan yang ekstrem pasca Banjir Bandang Akhir 2025, pengangguran, ketimpangan pembangunan, dan harapan masyarakat terhadap keadilan, sehingga kepemimpinan beliau sangat diharapkan mampu hadir pada tingkat grassroots (akar rumput) yang menerut hemat Misran sangat mudah untuk di provokasi dan di mobilisasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di Aceh.
“Ukuran keberhasilan kepemimpinan di Aceh bukan hanya situasi yang aman, tetapi juga sejauh mana masyarakat merasa dihormati, didengar, dan memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Kritik publik jangan langsung dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap Pangdam Iskandar Muda dapat mengedepankan kepemimpinan teritorial yang humanis, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, serta menjaga komunikasi yang konstruktif dengan seluruh komponen masyarakat.
“Menjadi putra daerah merupakan identitas, tetapi memahami rakyat adalah tanggung jawab. Kami mengapresiasi penugasan ini dan berharap Pangdam baru mampu menerjemahkan pengabdiannya menjadi kontribusi nyata layaknya cita-cita besar founding father Jenderal Besar Soedirman bagi perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Aceh yang merupakan bahagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia ,” tutup Misran.
Misran, SH
Tenaga Ahli (TA) DPR RI
Mantan Wakil Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh
.jpeg)
.jpeg)
